Lamongan,//suararonggolawe.com Keberadaan mobil sehat yang semestinya mempermudah serta membantu masyarakat dalam penanganan pelayanan kesehatan, kini harus tercoreng oleh ulah oknum yang mementingkan finansial, ketimbang keselamatan masyarakat yang membutuhkan mobil sehat sebagai sarana transportasi untuk mendapatkan layanan pengobatan.
Pemkab Lamongan pada tahun 2023 telah tuntas menyalurkan fasilitas 474 unit mobil sehat kepada seluruh desa di Kabupaten Lamongan, serta tambahan 2 unit mobil sehat Home Care Service kepada Puskesmas Brondong dan Puskesmas Turi.
Seperti halnya mobil sehat Desa Paciran, mobil yang seharusnya membantu masyarakat dalam memenuhi pelayanan transportasi untuk mendapatkan layanan kesehatan baik di rumah sakit setempat maupun di luar daerah, justru dimanfaatkan oleh ulah oknum sopir mobil sehat untuk mencari keuntungan dengan menentukan tarif layanan mengantarkan masyarakat untuk berobat. Besaran tarif layanan mobil sehat dengan nominal bervariatif, mulai dari Rp. 250 ribu hingga Rp. 500 ribu, tergantung jauh dekatnya mobil sehat mengatarkan masyarakat untuk berobat.
Dengan adanya keluhan masyarakat tersebut, membuat LSM Cakrawala Keadilan angkat bicara. LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang bergerak di bidang sosial yang dipimpin oleh Hilal Ahmar, merasa berontak, karena dengan adanya mobil sehat yang seharusnya dapat meringankan masyarakat dalam menunjang transportasi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan baik di rumah sakit terdekat mau pun di luar daerah.
Hilal menuturkan bahwa keberadaan mobil sehat seharusnya dapat menopang serta menekan biaya bagi masyarakat yang membutuhkan pertolongan untuk berobat.
“Seharusnya keberadaan mobil sehat ini dapat menekan biaya masyarakat yang akan berobat, dengan memberikan layanan secara gratis, bukan malah memanfaatkan situasi, dengan meminta ongkos sopir mobil sehat, ini yang sakit malah diminta membayar, belum lagi kalau nanti setiap seminggu sekali kontrol ke rumah sakit dan menggunakan mobil sehat, sebulan sudah berapa rupiah yang dikeluarkan untuk membayar sopir mobil sehat, terus kemana anggaran desa untuk menggaji sopir mobil sehat, dan kemana anggaran desa untuk perawatan serta pemeliharaan mobil sehat,” ungkap pria 42 tahun ini kepada awak media.
Ditambahkan oleh Hilal, bahwa penentuan tarif yang bervariatif itu disebutkan langsung oleh si sopir mobil sehat, “Berdasarkan keterangan beberapa masyarakat yang pernah menggunakan layanan mobil sehat, mereka mengatakan bahwa tarif mobil sehat bervariatif, mulai dari Rp. 250 ribu hingga Rp. 500 ribu, dengan rincian, jika berobat ke Lamongan kota Rp. 250 ribu hingga Rp. 300 ribu, kalau berobat ke Kabupaten Gresik tarifnya Rp. 350 ribu hingga Rp. 400 ribu, dan jika berobat di Surabaya tarifnya bisa Rp. 450 ribu sampai Rp. 500 ribu, itu pun sopir sendiri yang meminta dan menyebutkan besaran nominal, kalau seperti itu kan tidak jauh beda dengan rental mobil beserta sopirnya, ini kan layanan masyarakat yang sudah ditopang serta difasilitasi oleh negara, kenapa harus meminta bayaran kepada masyarakat yang sedang sakit, yang sakit malah terbebani lagi dengan mengeluarkan biaya transportasi. Harusnya diprioritaskan mana masyarakat yang benar-benar perlu dibantu dan digratiskan, jangan dipukul rata semua ditarif,” terang Hilal.
“Lembaga saya juga sering mengantarkan masyarakat sekitar untuk berobat, akan tetapi kendaraan yang saya pakai tidak seperti mobil sehat, hanya Daihatsu Xenia, itu pun saya selalu gratiskan, masak kita yang tidak dibiayai oleh negara saja bisa berbuat untuk kepentingan masyarakat, sedangkan yang dibiayai serta difasilitasi negara saja justru malah manfaatkan situasi,” pungkas Ketua Umum LSM Cakrawala Keadilan. (Tim Jurnalis)
