SUARARONGGOLAWE.COM SURABAYA // Ketua LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Dewan Pimpinan Wilayah Teritorial (DPW-T) Jawa Timur, Sugeng SP, menanggapi serius narasi yang akhir-akhir ini berkembang di ruang publik, terutama dari sejumlah oknum pejabat pemerintah maupun swasta, yang menyudutkan LSM, organisasi masyarakat (Ormas), dan media sebagai penghambat laju investasi serta kinerja pembangunan.
Menurut Sugeng, tudingan semacam itu tidak hanya keliru, tetapi juga mencerminkan kegagapan dalam memahami peran demokratis elemen-elemen sipil.
“LSM, Ormas, dan media hadir bukan untuk menghambat pembangunan. Justru sebaliknya, kami adalah mitra kritis dan strategis yang mendorong agar pembangunan berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada rakyat,” tegasnya.
Ia menambahkan, ketimbang menciptakan stigma negatif, seharusnya pemerintah dan korporasi membuka ruang dialog dan evaluasi. Banyak kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat kecil, birokrasi yang berbelit, hingga dugaan kuat adanya penyimpangan anggaran publik yang mengarah pada praktik korupsi.
Dalam konteks inilah, LSM dan Ormas memainkan peran sentral sebagai garda kontrol sosial.
“Jangan takut terhadap kritik jika memang menjalankan tugas dan fungsi sesuai koridor hukum dan etika. Justru kritik adalah vitamin bagi demokrasi. LSM dan Ormas harus terus bergerak, menyuarakan aspirasi masyarakat dan menjadi saluran harapan mereka yang kerap diabaikan sistem,” lanjut Sugeng.
Ia juga menyoroti keberadaan sejumlah investor swasta yang masuk ke daerah tanpa mematuhi regulasi lingkungan, hukum ketenagakerjaan, serta prinsip-prinsip keberlanjutan.
“Pengawalan terhadap investasi yang tak taat aturan adalah bentuk tanggung jawab terhadap masa depan bangsa. Jangan sampai investasi yang dibanggakan justru melukai hak-hak dasar masyarakat,” ujarnya.
Sugeng menutup dengan penegasan bahwa peran LSM, Ormas, dan media adalah bagian tak terpisahkan dari ekosistem pembangunan yang sehat. “Kami akan terus berdiri di barisan rakyat, bukan untuk melawan pembangunan, tetapi untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan dengan benar, adil, dan beradab.”
(SG //GN).
