Suararonggolawe.com Bojonegoro – Transformasi enam bidang standart pelayanan minimal Posyandu menjadikan energi baru bagi peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat, hal tersebut tentu menjadi semangat baru sejak diterbitkannya Permendagri No 13 Tahun 2024 Tentang Pos Pelayanan Terpadu yang menjangkau Kelurahan/Desa demi terwujudnya masyarakat Indonesia lebih maju, sehat, adil, dan sejahtera.
Dian Adiyanti Adriyanto selaku Pj Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bojonegoro hadir dan membuka langsung Bimbingan Teknis Enam Standar Pelayanan Minimal Posyandu bertempat di Aula Gedung Angkling Dharmo Pemkab Bojonegoro, Senin 16 Desember 2024.
Bimtek dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Mahmudin, serta Kader Posyandu tingkat Kecamatan se- Kabupaten Bojonegoro.
Dian Adiyanti Adriyanto menjelaskan, sebelum diterbitkannya Permendagri No 13 Tahun 2024, Posyandu hanya berfokus pada satu bidang yakni pelayanan Kesehatan, namun saat ini Posyandu bertransformasi menjadi enam bidang pelayanan yakni :
1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan umum
4. Perumahan rakyat
5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
6. Sosial.
Dian berharap, enam bidang pos ini dapat berjalan bersama-sama di dalam satu kapal, sehingga bila terjadi permasalahan di lapangan itu bisa segera tertangani oleh para Kader Posyandu di wilayah setempat.
“Jadi lebih tepat sasaran, karena langsung mendapat pelaporan, sehingga dapat langsung dikerjakan,” tuturnya.
Dipaparkan pula, karena ada tambahan lima bidang tentunya tantangan yang dihadapi juga lebih besar, tetapi bukan berarti tidak bisa. “Insya Allah kita bisa,” imbuhnya.
Lebih lanjut, tentu tidak hanya kegiatan-kegiatannya saja yang harus disinkronisasi oleh Kabupaten, Kecamatan, dan Desa, namun juga penganggarannya. “Karena perencanaan kegiatan itu harus berjalan bersamaan dengan anggaran,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberadayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Mahmudin menyampaikan, kegiatan Bimtek ini berjalan selama dua hari tanggal 16-17 Desember ke depan, sebagai mitra Pemerintah, Posyandu adalah wadah partisipasi masyarakat di dalam berbagai aspek, mempunyai tugas membantu Kepala Desa/Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat ikut serta di dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat.
Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Mahmudin menyampaikan, dibutuhkan langkah-langkah strategis untuk menguatkan Posyandu, seperti menyatukan persepsi, dan peningkatan pemahaman masyarakat, pengembangan pelayanan, peningkatan kapasitas pengurus/kader, penguatan sarana/prasarana, penataan peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pemantapan koordinasi kebijakan dan pembinaan, dan penguatan pendanaan.
“Salah satunya adalah upaya tindak lanjut tersebut melalui kegiatan Bimtek pada hari ini,” terang Mahmudin.
( Jum/Red )
